TEKNOLOGI

Jika dulu luar angkasa hanya menjadi medan perlombaan antara negara adidaya, kini ia berubah menjadi panggung kerja sama global. Kita hidup di era di mana eksplorasi ruang angkasa tidak lagi dimonopoli oleh NASA atau Roscosmos — tapi menjadi kolaborasi yang melibatkan sektor swasta, startup, dan bahkan negara berkembang. Namun di balik

Mobilitas manusia adalah bagian dari sejarah peradaban. Namun di era digital, migrasi tidak lagi sekadar perpindahan fisik dari satu negara ke negara lain — tapi juga perpindahan data, identitas, dan layanan publik. Ketika dunia semakin terhubung, jutaan orang setiap tahun berpindah lintas batas untuk bekerja, belajar, atau mencari perlindungan. Di tengah

Kita hidup di era di mana data melintasi batas negara lebih cepat daripada pesawat terbang. Transaksi bisnis, penelitian medis, hingga komunikasi diplomatik semuanya bergantung pada arus data lintas negara — atau yang dikenal dengan cross-border data sharing. Namun di balik kemudahan itu, muncul tantangan besar: bagaimana menjaga keamanan global ketika data

Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memajukan manusia — bukan hanya memajukan segelintir perusahaan besar atau kepentingan negara tertentu. Namun, di tengah derasnya arus digitalisasi dan otomatisasi global, muncul pertanyaan yang makin relevan: apakah teknologi hari ini benar-benar berpihak pada rakyat? Inilah konteks yang melahirkan gerakan kebijakan teknologi pro-rakyat — sebuah upaya global

Di dunia digital saat ini, data adalah emas baru. Setiap klik, unggahan, transaksi, dan pesan membentuk jejak digital yang nilainya luar biasa bagi bisnis, pemerintahan, bahkan geopolitik. Tapi muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya memiliki dan mengendalikan data itu? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari perdebatan global tentang kedaulatan data

Bayangkan kalau warga di berbagai negara bisa langsung memberi masukan terhadap kebijakan global — dari perubahan iklim, hak digital, hingga keadilan sosial — cukup lewat ponsel mereka. Inilah gagasan besar di balik e-participation global, sebuah gerakan yang ingin menjembatani jarak antara masyarakat dan pengambil keputusan di tingkat internasional melalui teknologi digital. E-participation

Selama bertahun-tahun, hukum sering dianggap sebagai sesuatu yang kaku, kompleks, dan sulit dijangkau. Bagi banyak orang — terutama di negara berkembang — mendapatkan bantuan hukum bisa jadi lebih sulit daripada masalah hukum itu sendiri. Namun kini, peta dunia hukum sedang berubah. Teknologi mulai membuka jalan baru bagi transparansi, efisiensi, dan akses yang

Teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada regulasi yang mengaturnya. Di satu sisi, inovasi digital membuka peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, kolaborasi, dan pembangunan berkelanjutan. Tapi di sisi lain, perbedaan kebijakan antarnegara sering menjadi hambatan bagi kolaborasi teknologi lintas batas. Karena itu, kini dunia membutuhkan satu pendekatan baru: kebijakan inovasi terbuka

Dalam dunia kerja yang makin terhubung, kolaborasi tidak lagi dibatasi oleh jarak atau zona waktu. Tim dari Jakarta bisa bekerja bersama rekan di Berlin, Nairobi, dan Toronto — semua dalam satu proyek yang sama, di satu ruang digital bersama. Fenomena ini dimungkinkan berkat satu inovasi besar dalam dunia teknologi kerja modern:

Dunia sedang berubah — dan perempuan ada di jantung perubahan itu. Dalam dua dekade terakhir, teknologi telah membuka pintu kesempatan baru yang sebelumnya tertutup rapat bagi jutaan perempuan di seluruh dunia. Dari platform pembelajaran daring hingga aplikasi pelatihan digital, teknologi edukasi perempuan global kini menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendorong