By Visi Global in BERITA —

Peran Lembaga Multilateral dalam Standar Teknologi Dunia

Di dunia yang semakin terkoneksi, teknologi tidak lagi mengenal batas negara. Dari internet, kecerdasan buatan (AI), hingga sistem pembayaran digital, semuanya membutuhkan keseragaman agar bisa berfungsi lintas wilayah. Namun, siapa yang memastikan semua itu berjalan secara adil, aman, dan universal?
Jawabannya: lembaga multilateral.

Lembaga-lembaga ini, seperti PBB, OECD, WTO, ITU, ISO, dan WIPO, memainkan peran besar dalam membentuk standar teknologi internasional yang menjadi fondasi ekosistem digital global. Mereka bukan hanya membuat aturan teknis, tapi juga membangun trust antarnegara dan memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

Artikel ini akan membahas bagaimana lembaga multilateral berperan dalam mengatur teknologi dunia, mengapa standar global itu penting, serta bagaimana kolaborasi internasional bisa menciptakan masa depan digital yang inklusif dan beretika.

Mengapa Dunia Butuh Standar Teknologi Internasional

Bayangkan kalau setiap negara punya format data, sistem komunikasi, dan keamanan siber yang berbeda-beda — internet mungkin tidak akan seperti yang kita kenal sekarang.
Karena itu, standar internasional menjadi bahasa bersama yang memungkinkan interoperabilitas, efisiensi, dan keamanan lintas negara.

1. Menyatukan Sistem Global

Standar memastikan bahwa perangkat, software, dan sistem digital bisa “berbicara” satu sama lain. Misalnya, format JPEG atau protokol HTTPS — hasil kesepakatan global yang membuat pengalaman online menjadi seragam di seluruh dunia.

2. Menjaga Keamanan dan Privasi

Standar global seperti ISO/IEC 27001 tentang manajemen keamanan informasi memastikan data pengguna terlindungi secara universal. Di era AI dan big data, perlindungan ini semakin penting.

3. Mendorong Kepercayaan dan Inovasi

Ketika perusahaan dan pengguna tahu bahwa teknologi mereka memenuhi standar internasional, kepercayaan publik meningkat. Hal ini mendorong inovasi lintas batas tanpa takut melanggar regulasi lokal.

Lembaga Multilateral yang Mengatur Dunia Teknologi

Ada banyak lembaga internasional yang terlibat dalam pembuatan dan pengawasan standar teknologi. Berikut beberapa yang paling berpengaruh:

1. International Telecommunication Union (ITU)

Sebagai lembaga di bawah PBB, ITU bertugas mengatur komunikasi global, mulai dari frekuensi radio, jaringan internet, hingga satelit.
ITU memastikan negara-negara berkembang juga punya suara dalam menentukan masa depan telekomunikasi global.

2. International Organization for Standardization (ISO)

ISO mengembangkan standar untuk berbagai aspek teknologi — dari kualitas perangkat keras hingga keamanan data. ISO juga bekerja sama dengan industri untuk memastikan standar mudah diterapkan di pasar.

3. World Intellectual Property Organization (WIPO)

WIPO berfokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. Dengan standar global, inovator dari berbagai negara bisa mendapatkan perlindungan yang sama tanpa perlu mendaftar di tiap negara.

4. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

OECD mendorong regulasi berbasis data dan kebijakan publik yang etis untuk AI, privasi, dan ekonomi digital. Mereka menjadi penghubung antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan.

5. World Trade Organization (WTO)

WTO memastikan bahwa perdagangan digital berjalan adil dan terbuka. Mereka juga mengatur tentang digital goods, data cross-border, serta hambatan digital yang bisa memengaruhi ekonomi global.

Peran Kunci Lembaga Multilateral dalam Era Transformasi Digital

Lembaga-lembaga ini tidak hanya membuat aturan, tapi juga memainkan peran aktif dalam mengarahkan arah kebijakan dan inovasi global.

1. Menetapkan Standar Global

Pembuatan standar melibatkan banyak pihak: pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Standar seperti AI Ethics Guidelines dan Cybersecurity Framework adalah contoh hasil kolaborasi lintas batas yang kini diadopsi secara global.

2. Menjadi Mediator Antarnegara

Ketika terjadi konflik digital antarnegara — misalnya, sengketa data lintas batas atau monopoli teknologi — lembaga multilateral berfungsi sebagai mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan bersama.

3. Mendukung Negara Berkembang

Salah satu fungsi paling penting adalah membantu negara berkembang beradaptasi dengan teknologi baru. Melalui pelatihan, pendanaan, dan kebijakan kolaboratif, lembaga multilateral memastikan transformasi digital global berjalan inklusif.

Baca juga: Transformasi Digital di Lembaga Multilateral – tentang bagaimana organisasi internasional memperkuat kapasitas negara berkembang dalam penentuan standar teknologi global.

4. Menjaga Etika dan Keamanan Teknologi

Standar bukan hanya soal teknis, tapi juga moral. Isu seperti AI bias, privasi, hingga penggunaan data biometrik kini menjadi perhatian utama.
Lembaga seperti UNESCO bahkan telah mengeluarkan pedoman global untuk memastikan teknologi tidak melanggar hak asasi manusia.

Studi Kasus: Kolaborasi Multilateral dalam Dunia Teknologi

Untuk memahami dampaknya, mari lihat beberapa contoh nyata bagaimana kolaborasi internasional membentuk arah teknologi dunia.

1. Standar Keamanan Siber Global

Melalui ITU dan ISO, negara-negara menyepakati standar keamanan seperti ISO/IEC 27032 untuk perlindungan dunia maya. Ini membantu pemerintah dan perusahaan menghadapi ancaman serangan siber yang lintas batas.

2. Regulasi AI yang Adil dan Etis

Pada 2021, UNESCO memperkenalkan Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, yang menjadi panduan global pertama soal AI yang beretika.
Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan AI dan memastikan algoritma bekerja tanpa diskriminasi.

3. Internet Governance Forum (IGF)

Forum tahunan di bawah PBB ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah internet global. Dari isu data, keamanan, hingga kebebasan berekspresi, semuanya dibahas secara terbuka.

Lihat juga: Internet Governance dan Masa Depan Ruang Digital – membahas lebih dalam tentang kerangka kerja lintas negara yang menjadi fondasi tata kelola internet global.

Tantangan dalam Menyatukan Standar Teknologi Dunia

Meski penting, menciptakan satu sistem global yang seragam bukan perkara mudah. Ada banyak dinamika politik, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi.

1. Perbedaan Kepentingan Antarnegara

Negara maju sering ingin memimpin arah regulasi, sementara negara berkembang khawatir akan tertinggal. Misalnya, standar keamanan data Uni Eropa (GDPR) yang sangat ketat bisa sulit diterapkan di negara dengan infrastruktur digital terbatas.

2. Ketimpangan Teknologi

Kesenjangan digital membuat sebagian negara kesulitan ikut serta dalam proses pembuatan standar. Akibatnya, suara mereka sering kali tidak terdengar dalam forum internasional.

3. Inovasi yang Terlalu Cepat

Teknologi seperti AI generatif, quantum computing, dan blockchain berkembang lebih cepat daripada proses pembuatan kebijakan. Akibatnya, regulasi sering kali tertinggal.

4. Isu Kedaulatan Digital

Beberapa negara menolak standar global tertentu karena dianggap mengganggu kedaulatan data nasional. Ini memunculkan tren baru seperti “digital sovereignty” atau kemandirian digital nasional.

Arah Baru Kolaborasi Global

Meski banyak tantangan, dunia mulai menemukan pola kolaborasi baru yang lebih fleksibel dan inklusif.

1. Multi-Stakeholder Governance

Pendekatan ini melibatkan semua pihak — pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, dan komunitas sipil — dalam proses pembuatan kebijakan digital. Model ini dianggap lebih adaptif terhadap perubahan cepat.

2. Kerja Sama Regional Sebagai Langkah Awal

Uni Eropa, ASEAN, dan Uni Afrika kini mulai membangun kerangka kerja digital mereka sendiri, sebagai batu loncatan menuju kesepakatan global.
Contohnya, ASEAN Digital Masterplan 2025 yang mengusung prinsip keamanan data dan interoperabilitas lintas negara.

3. Standar Etika Global untuk AI dan Data

Alih-alih menunggu regulasi nasional, banyak perusahaan dan lembaga kini menerapkan standar etika global secara sukarela — misalnya AI Transparency Guidelines dan Fair Data Principles.
Langkah ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak harus top-down dari pemerintah, tapi juga bisa lahir dari industri.

Peran Indonesia dan Negara Berkembang dalam Arena Global

Sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia punya posisi strategis.
Melalui forum seperti G20 Digital Economy Working Group dan IGF, Indonesia mulai aktif memperjuangkan prinsip inklusivitas dan keadilan dalam tata kelola teknologi dunia.

Negara berkembang lain pun mulai menuntut agar kebijakan digital global tidak hanya dibuat oleh negara maju. Ini termasuk mendorong transfer teknologi, pendanaan untuk riset lokal, serta pelatihan sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan AI.

Masa Depan Standar Teknologi: Dari Regulasi ke Kolaborasi

Jika dulu standar teknologi dianggap sebagai “aturan main”, kini ia berubah menjadi bentuk kolaborasi global.
Di masa depan, pengaturan teknologi tidak akan datang dari satu pihak saja, tetapi melalui dialog terus-menerus antara negara, industri, dan masyarakat.

Prinsipnya sederhana: standar global harus adil, inklusif, dan adaptif.

Kita sedang menuju era baru di mana interoperabilitas digital bukan hanya soal koneksi perangkat, tapi juga kesepahaman nilai dan tanggung jawab bersama.

Standar teknologi internasional bukan sekadar dokumen teknis — ia adalah pondasi kepercayaan dunia digital.
Tanpanya, kita akan hidup dalam dunia yang terfragmentasi, di mana setiap negara punya versinya sendiri tentang apa itu “aman”, “etis”, dan “benar”.

Melalui lembaga multilateral, dunia berupaya menciptakan ekosistem teknologi yang tidak hanya canggih, tapi juga adil dan inklusif.
Itulah bentuk nyata digital governance masa depan: bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa bekerja sama paling baik.

Karena di era global ini, kolaborasi adalah mata uang baru dalam dunia teknologi.