Kita hidup di era di mana data melintasi batas negara lebih cepat daripada pesawat terbang. Transaksi bisnis, penelitian medis, hingga komunikasi diplomatik semuanya bergantung pada arus data lintas negara — atau yang dikenal dengan cross-border data sharing. Namun di balik kemudahan itu, muncul tantangan besar: bagaimana menjaga keamanan global ketika data

Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memajukan manusia — bukan hanya memajukan segelintir perusahaan besar atau kepentingan negara tertentu. Namun, di tengah derasnya arus digitalisasi dan otomatisasi global, muncul pertanyaan yang makin relevan: apakah teknologi hari ini benar-benar berpihak pada rakyat? Inilah konteks yang melahirkan gerakan kebijakan teknologi pro-rakyat — sebuah upaya global

Di dunia digital saat ini, data adalah emas baru. Setiap klik, unggahan, transaksi, dan pesan membentuk jejak digital yang nilainya luar biasa bagi bisnis, pemerintahan, bahkan geopolitik. Tapi muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya memiliki dan mengendalikan data itu? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari perdebatan global tentang kedaulatan data

Bayangkan kalau warga di berbagai negara bisa langsung memberi masukan terhadap kebijakan global — dari perubahan iklim, hak digital, hingga keadilan sosial — cukup lewat ponsel mereka. Inilah gagasan besar di balik e-participation global, sebuah gerakan yang ingin menjembatani jarak antara masyarakat dan pengambil keputusan di tingkat internasional melalui teknologi digital. E-participation

Selama bertahun-tahun, hukum sering dianggap sebagai sesuatu yang kaku, kompleks, dan sulit dijangkau. Bagi banyak orang — terutama di negara berkembang — mendapatkan bantuan hukum bisa jadi lebih sulit daripada masalah hukum itu sendiri. Namun kini, peta dunia hukum sedang berubah. Teknologi mulai membuka jalan baru bagi transparansi, efisiensi, dan akses yang

Teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada regulasi yang mengaturnya. Di satu sisi, inovasi digital membuka peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, kolaborasi, dan pembangunan berkelanjutan. Tapi di sisi lain, perbedaan kebijakan antarnegara sering menjadi hambatan bagi kolaborasi teknologi lintas batas. Karena itu, kini dunia membutuhkan satu pendekatan baru: kebijakan inovasi terbuka

Dalam dunia kerja yang makin terhubung, kolaborasi tidak lagi dibatasi oleh jarak atau zona waktu. Tim dari Jakarta bisa bekerja bersama rekan di Berlin, Nairobi, dan Toronto — semua dalam satu proyek yang sama, di satu ruang digital bersama. Fenomena ini dimungkinkan berkat satu inovasi besar dalam dunia teknologi kerja modern:

Dunia sedang berubah — dan perempuan ada di jantung perubahan itu. Dalam dua dekade terakhir, teknologi telah membuka pintu kesempatan baru yang sebelumnya tertutup rapat bagi jutaan perempuan di seluruh dunia. Dari platform pembelajaran daring hingga aplikasi pelatihan digital, teknologi edukasi perempuan global kini menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendorong

Kepemimpinan hari ini tidak lagi diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, tetapi seberapa efektif seseorang memimpin perubahan di dunia digital yang serba cepat dan kompleks. Di tengah globalisasi dan transformasi teknologi, organisasi internasional kini menghadapi tantangan yang belum pernah ada sebelumnya: bagaimana beradaptasi di era digital, tanpa kehilangan nilai-nilai

Di era digital saat ini, kita hidup dalam paradoks: informasi begitu mudah diakses, tapi kebenaran justru semakin sulit ditemukan. Setiap hari, miliaran data mengalir melalui media sosial, portal berita, dan platform daring — menciptakan ruang komunikasi global yang dinamis, tapi juga penuh distorsi. Fenomena inilah yang dikenal sebagai era post-truth, di