By Visi Global in Berita —

Digitalisasi Proses Legislasi di Negara Berkembang

Di tengah arus transformasi digital global, digitalisasi proses legislasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang, terutama di negara berkembang. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses legislasi yang dulunya lambat dan tidak akuntabel kini bisa menjadi lebih terbuka, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Apa Itu Digitalisasi Legislasi?

Digitalisasi legislasi adalah pemanfaatan teknologi digital dalam setiap tahap proses legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan, konsultasi publik, hingga pengesahan dan monitoring implementasi hukum. Proses ini tidak hanya berdampak pada efisiensi birokrasi, tetapi juga membuka ruang baru untuk keterlibatan masyarakat.

Mengapa Negara Berkembang Butuh Digitalisasi Legislasi?

Negara berkembang sering kali menghadapi tantangan seperti minimnya akses terhadap informasi hukum, rendahnya partisipasi publik, dan birokrasi yang tidak efisien. Dengan digitalisasi, tantangan-tantangan tersebut bisa dijawab secara lebih sistematis.

1. Meningkatkan Akses Informasi

Digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses rancangan undang-undang secara daring, memberikan komentar, atau mengikuti proses rapat secara live streaming. Ini menjadi fondasi dari teknologi dalam proses hukum yang lebih partisipatif.

2. Efisiensi dan Transparansi Proses

Dengan sistem e-legislation, semua tahapan proses legislasi bisa terdokumentasi secara digital. Hal ini mengurangi potensi manipulasi dokumen dan mempercepat pengambilan keputusan.

3. Mendorong Akuntabilitas

Dokumen legislasi yang tersedia secara publik dan sistem pelaporan berbasis digital memungkinkan masyarakat sipil dan media untuk melakukan pengawasan lebih efektif terhadap kinerja lembaga legislatif.

Contoh Implementasi Digitalisasi Legislasi

Beberapa negara berkembang sudah mulai mengadopsi digitalisasi dalam proses legislasi:

  • Kenya memiliki portal e-Parliament untuk akses dokumen legislatif.
  • Filipina mengembangkan sistem digital konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan.
  • Indonesia mulai menggunakan dokumen digital dan rapat virtual di DPR selama pandemi, yang kini dilanjutkan dengan penguatan infrastruktur digital di lembaga legislatif.

Teknologi Pendukung dalam Legislasi Digital

Agar proses legislasi digital berjalan maksimal, beberapa teknologi berikut memiliki peran penting:

A. Sistem Manajemen Dokumen Hukum

Platform digital yang mengelola seluruh dokumen hukum, mulai dari draf awal hingga versi final yang telah disahkan.

B. Platform Partisipasi Publik

Portal daring yang memungkinkan warga memberikan komentar terhadap rancangan peraturan, memberikan rating, dan bahkan mengusulkan isu baru.

C. Artificial Intelligence (AI)

Beberapa parlemen mulai menguji pemanfaatan AI untuk menyusun ringkasan kebijakan, mendeteksi inkonsistensi antar pasal, hingga memberi rekomendasi penyusunan naskah akademik.

D. Big Data dan Analitik

Data dari ribuan masukan publik, survei, dan diskusi daring dapat diproses untuk melihat tren isu dan mengarahkan prioritas legislasi.

Tantangan dalam Menerapkan Legislasi Digital

Tentunya, proses ini tidak tanpa hambatan:

  • Keterbatasan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil.
  • Literasi digital anggota legislatif dan masyarakat, yang bisa menjadi penghambat partisipasi efektif.
  • Keamanan sistem digital, agar dokumen dan proses legislasi tidak diretas atau dimanipulasi.

Masa Depan Legislasi Digital di Negara Berkembang

Transformasi digital di lembaga legislatif tidak bisa hanya sekadar digitalisasi dokumen. Perlu pendekatan menyeluruh yang juga melibatkan perubahan budaya kerja, regulasi pendukung, dan pelatihan SDM. Di sinilah pentingnya reformasi berbasis digital yang mencakup:

  • Standar interoperabilitas antar lembaga.
  • Peningkatan sistem keamanan digital.
  • Penyesuaian tata tertib dan protokol legislasi digital.

Digitalisasi legislasi bukan semata-mata soal alat digital, melainkan tentang membangun jembatan baru antara negara dan warganya. Lewat teknologi dalam proses hukum dan reformasi berbasis digital, negara berkembang punya peluang untuk membentuk sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan relevan dengan zaman.

Dengan memanfaatkan potensi teknologi secara strategis, kita bisa memastikan bahwa setiap produk hukum lahir dari proses yang terbuka, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan publik.