By Visi Global in BERITA —

Data Sovereignty: Kedaulatan Data di Dunia Terhubung

Di dunia digital saat ini, data adalah emas baru.
Setiap klik, unggahan, transaksi, dan pesan membentuk jejak digital yang nilainya luar biasa bagi bisnis, pemerintahan, bahkan geopolitik. Tapi muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya memiliki dan mengendalikan data itu?

Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari perdebatan global tentang kedaulatan data (data sovereignty).
Konsep ini bukan sekadar isu teknis atau hukum, tapi menyangkut identitas, keamanan, dan hak digital warga di dunia yang semakin terhubung.

Apa Itu Kedaulatan Data (Data Sovereignty)

Secara sederhana, kedaulatan data adalah prinsip bahwa data harus tunduk pada hukum dan kebijakan negara tempat data itu disimpan atau dihasilkan.
Misalnya, jika data pengguna berasal dari Indonesia, maka pengelolaan dan perlindungannya seharusnya mengikuti hukum Indonesia — bahkan jika data tersebut disimpan di server luar negeri.

Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu.
Banyak data pribadi warga Indonesia disimpan di server milik perusahaan asing, dan diproses lintas negara.
Inilah yang membuat isu kedaulatan data global menjadi semakin kompleks dan mendesak.

Mengapa Kedaulatan Data Menjadi Isu Penting

Era digital telah membawa kemajuan besar — tapi juga menciptakan tantangan baru yang menyentuh inti kedaulatan negara.

1. Data Sebagai Sumber Daya Strategis

Data bukan lagi sekadar kumpulan angka atau teks.
Ia adalah bahan bakar utama ekonomi digital: digunakan untuk analisis pasar, pengambilan kebijakan, hingga kecerdasan buatan (AI).
Negara yang mampu mengelola data warganya dengan baik akan punya kekuatan ekonomi dan politik yang luar biasa.

2. Ketergantungan pada Infrastruktur Asing

Sebagian besar data dunia disimpan di pusat data (data center) milik perusahaan besar seperti Amazon, Google, dan Microsoft — yang sebagian besar berbasis di AS atau Eropa.
Ketergantungan ini membuat banyak negara kehilangan kontrol atas data warganya.

3. Risiko Privasi dan Keamanan

Kebocoran data, pengawasan digital, hingga penyalahgunaan data pribadi menjadi isu global.
Tanpa kebijakan yang kuat, data warga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan komersial atau bahkan politik oleh pihak asing.

4. Tantangan Hukum Lintas Batas

Ketika data bergerak melintasi batas negara, hukum mana yang berlaku?
Apakah hukum negara asal, negara penyedia layanan, atau negara tempat server berada?
Pertanyaan ini belum punya jawaban tunggal dan menjadi tantangan besar dalam tata kelola digital dunia.

Dimensi Global dari Kedaulatan Data

Kedaulatan data kini bukan hanya soal nasionalisme digital, tapi juga isu diplomasi dan kerja sama internasional.

1. Negara dan “Kepemilikan Data”

Beberapa negara seperti China, Rusia, dan India sudah menerapkan kebijakan ketat agar data warga mereka tidak boleh disimpan di luar negeri.
Langkah ini bertujuan menjaga keamanan nasional dan memastikan kontrol penuh atas data domestik.

Baca juga: Diplomasi Data: Aset Baru dalam Hubungan Internasional – membahas bagaimana pengaturan kepemilikan data kini menjadi bagian dari strategi diplomasi modern di antara negara-negara besar.

2. Uni Eropa dan GDPR

Uni Eropa menjadi pelopor dalam melindungi hak digital warga melalui General Data Protection Regulation (GDPR).
Regulasi ini mengatur bagaimana perusahaan harus menyimpan, memproses, dan mentransfer data pribadi lintas negara.
GDPR juga menjadi acuan global bagi negara lain untuk membangun kebijakan perlindungan data.

3. Kolaborasi Regional

Beberapa kawasan seperti ASEAN dan Uni Afrika mulai menyusun kerangka kerja bersama untuk melindungi data lintas negara.
Langkah ini penting agar tidak ada negara yang tertinggal dalam hal keamanan digital.

Tantangan Kedaulatan Data di Dunia Terhubung

Menerapkan kedaulatan data di era globalisasi digital bukan perkara mudah. Ada sejumlah tantangan besar yang perlu dihadapi.

1. Infrastruktur Digital yang Belum Merata

Banyak negara berkembang belum memiliki pusat data (data center) sendiri.
Akibatnya, mereka masih bergantung pada server luar negeri — padahal data warganya sangat sensitif.

2. Biaya dan Kompleksitas Regulasi

Membangun infrastruktur dan kebijakan data nasional memerlukan investasi besar dan koordinasi lintas sektor.
Selain itu, regulasi yang terlalu ketat justru bisa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

3. Konflik antara Kebebasan Internet dan Kedaulatan

Ada dilema besar: di satu sisi, negara ingin melindungi data warganya, tapi di sisi lain, pembatasan akses data lintas negara bisa menghambat kebebasan informasi dan kolaborasi global.

4. Kesenjangan Kepemilikan Teknologi

Perusahaan besar dari negara maju masih mendominasi infrastruktur digital dunia.
Negara berkembang sering kali menjadi “penyedia data” tanpa kekuatan untuk mengatur atau memanfaatkan potensi ekonominya.

Strategi Global Menuju Kedaulatan Data yang Seimbang

Untuk menciptakan sistem data yang adil, inklusif, dan aman, dunia perlu strategi yang menyeimbangkan kedaulatan nasional dan kolaborasi global.

1. Membangun Infrastruktur Nasional

Negara perlu memiliki pusat data domestik dan jaringan cloud lokal.
Hal ini penting agar data warga tidak sepenuhnya bergantung pada penyimpanan luar negeri.

2. Mengembangkan Regulasi yang Adaptif

Kebijakan data harus bisa menyesuaikan perkembangan teknologi seperti AI, IoT, dan blockchain.
Regulasi tidak boleh kaku, tapi harus menjaga keseimbangan antara perlindungan dan inovasi.

3. Kolaborasi Internasional untuk Standarisasi

Negara-negara perlu bekerja sama untuk menciptakan framework global tentang kedaulatan data, agar tidak terjadi benturan hukum antar yurisdiksi.

4. Edukasi dan Literasi Data

Warga juga harus memahami bagaimana data mereka digunakan dan apa hak-hak digital mereka.
Kedaulatan data bukan hanya urusan negara, tapi juga tanggung jawab individu.

5. Cloud Sovereignty

Lihat juga: Cloud Sovereignty: Kedaulatan Data di Era Global – membahas bagaimana kontrol negara atas data warganya dapat dijaga melalui infrastruktur cloud yang aman dan independen.

Konsep cloud sovereignty memungkinkan negara tetap memanfaatkan cloud global, tapi dengan kontrol dan kebijakan lokal yang ketat terhadap data sensitif.

Peran Perusahaan Teknologi dalam Kedaulatan Data

Menariknya, isu kedaulatan data tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Perusahaan teknologi kini berada di garis depan dalam memastikan transparansi dan keamanan data pengguna.

1. Data Localization

Banyak perusahaan mulai menerapkan data localization, yaitu menyimpan data pengguna di negara tempat mereka beroperasi.
Contohnya, Google dan TikTok kini memiliki pusat data di Indonesia dan Eropa.

2. Transparansi dan Kontrol Pengguna

Perusahaan digital besar mulai memberi pengguna kontrol lebih atas data mereka — seperti pilihan untuk menghapus riwayat, menonaktifkan pelacakan, atau mengatur izin berbagi data.

3. Keamanan dan Enkripsi End-to-End

Layanan seperti WhatsApp dan Signal menerapkan enkripsi end-to-end agar pesan tidak bisa disadap oleh pihak ketiga.
Langkah ini penting untuk menjaga privasi sekaligus memperkuat kepercayaan pengguna.

Implikasi Ekonomi dari Kedaulatan Data Global

Kedaulatan data tidak hanya soal keamanan, tapi juga soal ekonomi.
Data kini menjadi aset penting dalam perekonomian digital global.

1. Data Sebagai Aset Ekonomi Baru

Negara yang memiliki data berkualitas tinggi bisa menggunakannya untuk pengembangan AI, kebijakan publik, dan inovasi bisnis.
Inilah alasan mengapa data disebut “minyak baru” dalam ekonomi abad ke-21.

2. Tantangan bagi Startup dan UMKM

Regulasi kedaulatan data yang ketat bisa menjadi beban bagi startup kecil yang ingin ekspansi global.
Diperlukan kebijakan transisi agar inovasi tidak terhambat.

3. Peluang Ekonomi Baru

Negara yang berhasil membangun sistem data nasional bisa menarik investasi asing untuk proyek cloud, keamanan siber, dan analitik data.

Kedaulatan Data dan Hak Digital Warga

Pada akhirnya, kedaulatan data juga menyangkut hak individu atas privasi dan kebebasan digital.
Warga harus punya kendali penuh atas data pribadinya — termasuk hak untuk mengetahui siapa yang mengumpulkan, bagaimana data digunakan, dan untuk tujuan apa.

Banyak organisasi global kini menekankan pentingnya digital human rights — bahwa di era digital, perlindungan data pribadi sama pentingnya dengan hak asasi manusia lainnya.

Kedaulatan data global harus dibangun di atas prinsip keadilan digital, transparansi, dan kerja sama internasional.
Artinya, tidak cukup hanya melindungi data, tapi juga memastikan bahwa manfaat dari data bisa dirasakan oleh semua pihak secara adil.

Negara-negara maju tidak boleh memonopoli teknologi dan infrastruktur data.
Sementara itu, negara berkembang perlu diberi dukungan untuk memperkuat kemampuan digital mereka sendiri — agar tidak menjadi sekadar “penyumbang data mentah”.

Menyeimbangkan Kedaulatan dan Keterhubungan

Kedaulatan data bukan tentang memisahkan diri dari dunia digital global, tapi tentang mengambil kendali di tengah keterhubungan.
Dunia tidak bisa kembali ke era isolasi data, tapi juga tidak bisa menyerahkan kendali penuh pada perusahaan atau negara lain.

Kuncinya adalah keseimbangan — antara perlindungan dan kolaborasi, antara privasi dan inovasi.
Ketika setiap negara mampu menjaga kedaulatan datanya sambil tetap terhubung secara global, barulah dunia digital menjadi ruang yang benar-benar adil, aman, dan berdaulat.