Visi Global

Asia Tenggara sedang bergerak cepat menjadi salah satu kawasan paling dinamis di dunia digital. Dari startup fintech di Jakarta, sistem e-government di Singapura, hingga jaringan 5G di Vietnam — transformasi teknologi sedang berlangsung besar-besaran. Namun di balik kemajuan itu, muncul satu tantangan penting: bagaimana menyatukan arah kebijakan dan regulasi teknologi di

Kota masa depan tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi juga dari data. Setiap gedung, jalan, hingga pohon akan memiliki kembaran digital yang hidup di dunia virtual. Inilah konsep digital twin, teknologi yang memungkinkan kota mengelola dirinya sendiri melalui simulasi real-time. Bayangkan sebuah kota yang tahu kapan lampu jalan

Bayangkan membangun jembatan raksasa atau jaringan listrik antarnegara — tapi dilakukan sepenuhnya secara digital. Bukan cuma memakai alat berat, tapi juga memakai AI, cloud, dan data real-time. Inilah wajah baru pembangunan dunia: kolaboratif, digital, dan lintas batas. Di era globalisasi dan transformasi digital ini, proyek infrastruktur tidak lagi berdiri sendiri. Ia

Kita hidup di zaman di mana algoritma tahu lebih banyak tentang diri kita daripada kita sendiri. Mulai dari rekomendasi film di Netflix, harga tiket pesawat, sampai keputusan pinjaman online — semua ditentukan oleh barisan kode yang disebut algoritma. Namun, semakin canggih algoritma, semakin besar pula pertanyaan moral yang muncul: Apakah algoritma

Jika dulu luar angkasa hanya menjadi medan perlombaan antara negara adidaya, kini ia berubah menjadi panggung kerja sama global. Kita hidup di era di mana eksplorasi ruang angkasa tidak lagi dimonopoli oleh NASA atau Roscosmos — tapi menjadi kolaborasi yang melibatkan sektor swasta, startup, dan bahkan negara berkembang. Namun di balik

Mobilitas manusia adalah bagian dari sejarah peradaban. Namun di era digital, migrasi tidak lagi sekadar perpindahan fisik dari satu negara ke negara lain — tapi juga perpindahan data, identitas, dan layanan publik. Ketika dunia semakin terhubung, jutaan orang setiap tahun berpindah lintas batas untuk bekerja, belajar, atau mencari perlindungan. Di tengah

Kita hidup di era di mana data melintasi batas negara lebih cepat daripada pesawat terbang. Transaksi bisnis, penelitian medis, hingga komunikasi diplomatik semuanya bergantung pada arus data lintas negara — atau yang dikenal dengan cross-border data sharing. Namun di balik kemudahan itu, muncul tantangan besar: bagaimana menjaga keamanan global ketika data

Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memajukan manusia — bukan hanya memajukan segelintir perusahaan besar atau kepentingan negara tertentu. Namun, di tengah derasnya arus digitalisasi dan otomatisasi global, muncul pertanyaan yang makin relevan: apakah teknologi hari ini benar-benar berpihak pada rakyat? Inilah konteks yang melahirkan gerakan kebijakan teknologi pro-rakyat — sebuah upaya global

Di dunia digital saat ini, data adalah emas baru. Setiap klik, unggahan, transaksi, dan pesan membentuk jejak digital yang nilainya luar biasa bagi bisnis, pemerintahan, bahkan geopolitik. Tapi muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya memiliki dan mengendalikan data itu? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari perdebatan global tentang kedaulatan data

Bayangkan kalau warga di berbagai negara bisa langsung memberi masukan terhadap kebijakan global — dari perubahan iklim, hak digital, hingga keadilan sosial — cukup lewat ponsel mereka. Inilah gagasan besar di balik e-participation global, sebuah gerakan yang ingin menjembatani jarak antara masyarakat dan pengambil keputusan di tingkat internasional melalui teknologi digital. E-participation