Arah Kebijakan Teknologi Publik di Dunia Berkembang
Teknologi digital telah menjadi fondasi utama pembangunan global. Negara-negara maju mungkin sudah lebih mapan dalam pemanfaatannya, tetapi di negara berkembang, digitalisasi masih menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Pertanyaannya: bagaimana kebijakan teknologi publik negara berkembang diarahkan agar tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga mampu menciptakan lompatan besar menuju masa depan yang lebih inklusif dan berdaya saing?
Kebijakan teknologi publik pada dasarnya adalah strategi dan regulasi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan publik—mulai dari pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, hingga ekonomi digital. Di negara berkembang, arah kebijakan ini sangat menentukan apakah digitalisasi benar-benar bisa menjadi strategi nasional teknologi publik yang adil, atau justru memperlebar ketimpangan.
Mengapa Kebijakan Teknologi Publik Penting?
Ada beberapa alasan utama mengapa kebijakan ini menjadi kunci:
- Akselerasi pembangunan
Teknologi bisa memangkas birokrasi, mempercepat layanan publik, dan meningkatkan efisiensi anggaran negara. - Kesetaraan akses
Tanpa kebijakan inklusif, digitalisasi hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, sementara masyarakat marginal tertinggal. - Kemandirian digital
Negara berkembang yang bergantung penuh pada teknologi asing rawan kehilangan kedaulatan data dan kontrol strategis. - Daya saing global
Dengan regulasi yang tepat, negara berkembang bisa menjadi pusat inovasi baru, bukan sekadar pasar teknologi.
Tantangan Utama Negara Berkembang dalam Kebijakan Teknologi Publik
1. Infrastruktur Digital yang Belum Merata
Banyak daerah terpencil masih minim akses internet, listrik stabil, dan perangkat digital.
2. Literasi Digital yang Rendah
Sebagian besar masyarakat belum terbiasa menggunakan layanan berbasis digital, apalagi memahami isu privasi data.
3. Kesenjangan Ekonomi
Harga perangkat dan biaya internet masih tinggi bagi masyarakat miskin, sehingga akses belum inklusif.
4. Regulasi yang Lemah
Banyak negara berkembang belum punya kerangka hukum jelas untuk data protection, keamanan siber, atau ekonomi digital.
5. Risiko Ketergantungan
Terlalu mengandalkan teknologi dari luar bisa melemahkan kapasitas lokal dan mengurangi kedaulatan digital.
Contoh Kebijakan Teknologi Publik di Negara Berkembang
India: Digital India Initiative
Program ini mendorong digitalisasi layanan pemerintahan, perbankan, dan pendidikan. Salah satu hasilnya adalah Aadhaar, sistem identitas digital terbesar di dunia.
Kenya: Mobile Banking untuk Inklusi Finansial
Lewat M-Pesa, masyarakat tanpa rekening bank bisa mengakses layanan finansial hanya dengan ponsel sederhana.
Indonesia: Transformasi Digital Nasional
Dengan program “Making Indonesia 4.0” dan digitalisasi layanan publik, pemerintah berupaya memperkuat ekonomi digital dan memperluas tata kelola berbasis digital.
Brasil: Smart Governance
Pemerintah Brasil mengembangkan platform layanan publik daring yang terintegrasi, mempermudah akses warga terhadap layanan administratif.
Strategi Kebijakan Teknologi Publik yang Efektif
1. Investasi Infrastruktur Digital
Internet cepat dan listrik stabil adalah fondasi. Negara berkembang perlu menjadikan ini prioritas nasional.
2. Regulasi Perlindungan Data
Tanpa perlindungan data, masyarakat rentan terhadap eksploitasi. Negara berkembang harus belajar dari model seperti GDPR di Eropa.
3. Kolaborasi Publik-Swasta
Pemerintah tidak bisa sendirian. Kemitraan dengan perusahaan teknologi, startup lokal, dan lembaga global sangat penting.
4. Edukasi dan Literasi Digital
Sekolah dan komunitas harus dibekali keterampilan digital agar masyarakat siap beradaptasi dengan dunia digital.
5. Dukungan untuk Startup Lokal
Kebijakan insentif, pembiayaan, dan inkubasi startup bisa menciptakan ekosistem inovasi yang mandiri.
Arah Masa Depan Kebijakan Teknologi Publik di Dunia Berkembang
Melihat tren global, ada beberapa arah penting yang perlu diperhatikan:
1. Tata Kelola Digital yang Transparan
Pemerintahan harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, mencegah korupsi, dan membangun kepercayaan publik.
2. Fokus pada Kedaulatan Data
Negara berkembang harus memiliki regulasi jelas tentang kepemilikan dan penggunaan data warganya.
3. Transformasi Digital di Sektor Strategis
Bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial harus menjadi prioritas dalam digitalisasi.
4. Adopsi Teknologi Ramah Lingkungan
Digitalisasi tidak boleh mengabaikan isu keberlanjutan. Pusat data hijau dan energi terbarukan harus menjadi bagian kebijakan.
5. Partisipasi Publik
Kebijakan harus dibuat dengan melibatkan masyarakat sipil agar inklusif dan tidak elitis.
Penutup
Kebijakan teknologi publik negara berkembang adalah kunci apakah digitalisasi akan menjadi alat pemberdayaan atau justru menciptakan ketidakadilan baru. Dengan strategi yang tepat, digitalisasi bisa memperkuat tata kelola berbasis digital, meningkatkan transparansi, memperluas layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Jika negara berkembang mampu merancang kebijakan yang visioner, inklusif, dan berkelanjutan, mereka tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga bisa melompat menjadi pemimpin baru dalam transformasi digital global.